Pada saat ini banyak orang yang telah memiliki NPWP baik secara jabatan ataupun sukarela, tetapi tidak tahu bagaimana mengisi SPT secara baik.Tampilan harta yang ada di bagian belakang dari SPT yang kita isi baik1770 S maupun 1770, itu sebenarnya berfungsi sebagai alat monitoring bagi Fiskus. Banyak orang beranggapan bahwa tampilan harta tidak usah sepenuhnya diisi atau bahkan ada yang menampilkan harta lebih banyak dari yang seharusnya. Sebenarnya cara ini sangat beresiko bagi WajibPajak. Ada baiknya kita menampilkan harta dengan sebenar-benarnya. Ketika kita menampilkan harta harusnya kita berpikir bahwa ada banyak hal yang terkait, diantaranya : besarnya biaya hidup, besarnya penghasilan, besarnya pajak.
Contoh : Tuan A menuliskan di SPT bahwa penghasilannya hanya 50 juta/tahun, harta yang ditampilkan ditahun lalu sebesar 100 juta, tetapi pada tahun yang bersangkutan tuan A membeli mobil dengan uang cash sebesar 150 juta. Dalam hal ini ada kejanggalan dalam hal penampilan dan penambahan harta di akhir tahun pajak.
Karena bagaimanapun juga, kita hidup membutuhkan biaya.Biaya hidup yang disediakan pemerintah adalah minimal sebesar PTKP.Tetapi biasanya ada biaya-biaya yang dianggap sebagai biaya hidup,diantaranya : Pakaian, kosmetik, makan&minum, telp, listrik,kendaraan, gaji pembantu, perawatan kesehatan, uang jajan anak, hobidsb. Sedangkan logikanya Total Penghasilan = pemabahan harta pada tahunyg bersangkutan + biaya hidup.
Yang dicari oleh fiskus bukanlah harta yang ada untuk dipajaki, tetapi penghasilan lain yang belum dilaporkan atau belum dikenakan pajak. Karena jika penambahan harta kita tidak seimbang dengan penghasilan - biaya hidup, maka asumsinya kita memiliki penghasilan lain yang belum dilaporkan di SPT masa atautahunan kita.
Kecuali penambahan harta tersebut berasal dari penghasilan bukan objek pajak. Yang termasuk penghasilan bukan objek pajak adalah :
1.Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
1.Harta hibaan yang diterima oleh keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
1.Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah; penghasilan-penghasilan di atas bukan merupakan obyek pajak karena titik pemajakan atas penghasilan tersebut bukan pada pihak yang menerima tetapi pada pihak yang memberikan penghasilan. Pihak yang menyerahkan penghasilan dikenakan pajak atas sumbangan, bantuan dan penggantian dalam bentuk natura dikenakan bukan pada pihak yang menerima sumbangan bantuan atau natura tetapi pada pihak yang memberikan penghasilan tersebut.
Pembayarandari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan denganasuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransidwiguna, dan asuransi beasiswa
Iuranyang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telahdisahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerjamaupun karyawan
Dan beberapa dari penghasilan non-objek pajakpun tetap harus memiliki bukti yang sah. Mungkin jika memang tidak ada bukti yang sah,setiap penghasilan harus reasonable.
Jadi kesimpulannya, penampilan harta sangat penting dalam pengisian SPT tahunan. Lebih baik mengisi jumlah harta dengan keadaan yangsesungguhnya. karena akan membuat aman diri kita. Buat apa takut jikamemang kita menghasilkan harta tersebut dari penghasilan kita yang telah dilaporkan dan disetor pajaknya?
Pajak yang lebih rendah telah diberlakukan oleh Pemerintah untuk Karyawan.
Karena terdapat beberapa perubahan yang menguntungkan bagi karyawan, yaitu :
1. Perubahan Biaya Jabatan dan Pensiun (PMK 250/PMK.03/2009)
Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun adalah salah satu point pengurang bagi penghasilan bruto yang diterima karyawan setiap bulannya. Untuk penghasilan sebelum tahun 2009 biaya jabatan hanya dapat dikurangkan 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 1.296.000/tahun atau 108.000/bulan. Sedangkan untuk Biaya Pensiun sebelum tahun 2009 dapat dikurangkan 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 432.000/tahun atau 36.000/bulan. Untuk penghasilan tahun 2009 ditetapkan, untuk Biaya Jabatan dapat dikurangkan 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 6.000.000/tahun atau 500.000/bulan, dan untuk biaya pensiun dapat dikurangkan 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 2.400.000/tahun atau 200.000/bulan.
2. Perubahan Tarif PPh (Pasal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008)
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-
5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-
15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-
25%
Diatas Rp. 500.000.000,-
30%
jadi bagi karyawan yang berpenghasilan kurang dari 50.000.000/tahun akan mengalami penurunan pajak penghasilan pasal 21. Contoh :
Tahun 2008 Tahun 2009
Penghasilan/thn 50.000.000 50.000.000
Tarif Ps 17 5% x 25.000.000 5% x 50.000.000
10% x 25.000.000 -
Total PPh Ps 21 3.750.000 2.500.000
berarti untuk karyawan diatas yang berpenghasilan 50.000.000/tahun pajaknya berkurang 1.250.000
3. Perubahan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
No
Keterangan
Setahun
1.
Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi
Rp. 15.840.000,-
2.
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
Rp. 1.320.000,-
3.
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
Rp. 15.840.000,-
4.
Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga
Berita baik bagi Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas Sunset Policy. Karena Sunset Policy diperpanjang sampai Februari 2009.
Bagi Wajib Pajak yang ingin memanfaat fasilitas tsb silahkan ke KPP anda, kalo ga nanti akan rame lagi loch. Ini berita dari
Jakarta, Kompas - Pemerintah memperpanjang batas waktu sunset policyatau program penghapusan sanksi bunga pajak dari 31 Desember 2008menjadi 28 Februari 2009. Ini dilakukan karena perbankan kewalahanmenerima permohonan pembayaran pajak kurang bayar dan banyak wajibpajak yang mengeluh karena sempitnya waktu untuk menyelesaikan semuaurusan perpajakan mereka dalam rangka sunset policy.
”Kami dimarahi banyak orang, masak mau membayar ke negara kok dibuatsusah. Selain itu, banyak formulir pembayaran pajak yang menumpuk diperbankan belum diproses hingga saat ini. Atas dasar itu, saya telahberbicara dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, batas waktu sunsetpolicy kami perpanjang hingga 28 Februari 2009,” ujar Menteri Keuangansekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati diJakarta, Selasa (30/12).
Menurut Sri Mulyani, dengan perpanjangan itu, wajib pajak bisamemperoleh ruang waktu yang lebih panjang untuk melaporkan pajak kurangbayar atau membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP). Namun, pemerintahtidak akan memberikan pengampunan kepada wajib pajak yang tidakmenyelesaikan kewajibannya setelah 28 Februari 2009.
Sunset policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupabunga. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memulaikewajiban perpajakannya dengan benar.
Wajib pajak yang berhak mendapatkan penghapusan sanksi administrasiadalah wajib pajak yang mendaftarkan diri secara sukarela untukmemperoleh NPWP sebelum batas waktu sunset policy habis. Wajib pajakyang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak 2007 dansebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subyektif dan obyektifpaling lambat 31 Maret 2009.
Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan, perpanjangan batas waktusunset policy itu dimungkinkan karena pemerintah akan menerbitkanperaturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang akan mengubahUU KUP. Perpu itu sedang dalam proses penyusunan dan diharapkan bisasegera berlaku sebelum 1 Januari 2009.
”Perpanjangan tersebut dikhususkan bagi wajib pajak lama yangmembetulkan SPT dan membayar pajak kurang bayar. Adapun kesempatanuntuk membuat NPWP baru akan dibuka lebih lama, yakni hingga tanggal 31Maret 2009,” ujar Darmin. (OIN)
Ringkasannya adalah sbb:
1. Tahun 2009, tarif fiskal akan naik 200% dari Rp 1 juta menjadi Rp 3
juta per orang untuk angkutan udara, laut (misalnya feri Batam-Sing)
dari Rp 500.000 Rp 1,5 juta, dan darat (misalnya bis dari Pontianak ke
Serawak) dari Rp 200 ribu menjadi Rp 500 ribu.
2. Bagi yang memiliki NPWP, bebas fiskal.
3. Kepemilikan NPWP minimal 1 bulan dari tanggal keberangkatan. Jadi
kalau berangkat 1 Januari 2009, minimal sudah punya NPWP 1 Desember 2008.
2. Pada umumnya mengikuti prinsipakuntansi Indonesia, kecuali peraturan perpajakan menentukan lain.
3. Direktorat Jenderal Pajak berhak untukmelakukan review dan penyesuaian atas transaksi-transaksi yang melibatkanpihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
4. TAHUN PAJAK
Tahun kalender vs Tahun Buku (Accounting Year)
Dilakukan secara taat asas
Perubahan tahun pajak à persetujuan dari DirektoratJenderal Pajak
TARIF PAJAK – WAJIB PAJAK BADAN
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
UU No. 10/1994
UU No. 17/2000
< Rp. 25 juta
10%
10%
> Rp. 25 juta – 50 juta
15%
10%
> Rp 50 juta – Rp 100 juta
30%
15%
> Rp 100 juta
30%
30%
PENGURANG PENGHASILAN
•Biaya untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan
•Penyusutan dan amortisasi
•Iuran kepada dana pensiun yangpendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
•Kerugian karena penjualan/pengalihanharta yang digunakan dalam perusahaan
•Kerugian selisih kurs
•Biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia
•Beasiswa, magang dan pelatihan
•Penghapusan Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
–Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; dan
–Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; dan
–Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
–Menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP.
Premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dengan syarat bahwapremi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi karyawan
ADA YANG BISA BEDAKAN USB KINGSTON ASLI DAN ASPAL?
Berikut foto kemasan nya berserta flasdisk didalam yang kiri atau yang kanan??Bingung??
dari kemasan, bisa dikatakan keduanya hampir tidak ada perbedaan.
ok, mari sekarang kita bedah yang didalam nya
1. Kepala USB
pada yang palsu (kiri) nga ada tulisan pada kepala usbnya. dan juga lebih pendek
2.Tuas Geser Kepala USB
pada yang palsu (bawah) warna plastiknya agak kebiruan. dan agak tersendat-sendat ketika di geser keluar masuk. jika kepala USB pada yang palsu ditekan agak keras, maka kepala USB dapat masuk ke posisi semula (pada yang palsu) jika yang asli, kepala USB sangat kokoh sehingga tidak akan masuk hanya dengan menekan kepala USB.
3.Bahan Plastik Flashdisk
bahan plastik flashdisk palsu (atas) agak kebiruan dan bahan nya tidak sekeras yang original. juga tidak adanya plstik tipis sebagai pelindung lecet pada tulisan Data Traveler
4.Posisi Ketika dicolok
Gambar atas (palsu) menunjukan Flasdisk agak miring ke bawah namun gambar bawah (asli) flash disk lurus pada saat dicolok.
5.Nama Drive & Nama Device
Pada yang Asli Nama drive nya "Kingston" namun pada yang palsu "Removable Drive".
Kita harus mengacungkan jempol untuk yang palsu. sebab nama device FlashDisknya adalah "Kingston2.0" sedang untuk yang asli Untuk Nama device FlashDisk nya "KingstonData Traveller2.0"
(screen shot nama flash disk dapat di lihat di point 6)
6.Benchmark
Dapat dilihat gambar atas (palsu) transfer rate yang lambat pada saat permulaan dan tiba-tiba melonjak tinggi disaat pertengahan dan access time yang tinggi.
Sekedar informasi tambahan. Dipasaran harga Flashdisk yang palsu ini dapat berbeda 20ribuan harganya. Jadi ngobrolers jangan tertipu oleh Flashdisk ASPAL ini.
